IRONI PENDIDIKAN DI BUMI PERTIWI (Menyambut Hari Pendidikan 2 Mei)

IRONI PENDIDIKAN DI BUMI PERTIWI

Tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau yang biasa disingkat Hardiknas. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hardiknas sebab pada tanggal tersebut merupakan tanggal lahirnya salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hadjar Dewantara, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1889 diYogyakarta.

Ki Hadjar Dewantara merupakan pahlawan nasional yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan di tanah air. Pada masa kolonialisme Belanda, ia berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengeyam bangku pendidikan. Kritikan Ki Hadjar Dewantara kepada pemerintahan kolonial menyebabkan ia diasingkan ke Negeri Kincir Angin.

Pada bulan September 1919, ia kembali dipulangkan ke Indonesia dan kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Taman Siswa (Nationaal Onderwijs Instituut) pada Juli 1922. Taman Siwa memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memeroleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

Ki Hadjar Dewantara terkenal dengan semboyan pendidikan dalam bahasa Jawa, “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Dalam bahasa Indonesia, semboyan tersebut diterjemahkan, "Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan.” Selain menjadi tokoh pendidikan, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Ia meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959.

Ki Hadjar Dewantara boleh saja sudah tidak membersamai kita lagi. Namun, semangat dan pengorbanannya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tidak boleh padam. Sebab, pendidikan adalah gerbang yang akan menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berwibawa, dan bangsa yang memberikan kebermanfaatan yang luas untuk dunia. Hal tersebut juga semakin dikuatkan dengan janji kemerdekaan yang diucapkan langsung oleh Bapak Bangsa, Presiden Sukarno, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, “… mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Namun, apakah cita-cita yang dikobarkan sejak 70 tahun yang lalu sudah kita dapatkan? Masalah pendidikan seakan menjadi pekerjaan rumah yang amat berat bagi bangsa ini. Betapa tidak, sejak kemerdekaan hingga saat ini masih banyak persoalan-persoalan pendidikan yang belum mampu untuk ditangani dengan baik.

Mari sejenak kita merenungkan data yang disampaikan oleh Sosiolog Pendidikan dan Kemasyarakat Universitas Indonesia, Hanief Saha Ghafur, yang menyebutkan angka buta huruf di Indonesia masih relative cukup tinggi. Jumlah penduduk buta aksara di Indonesia usia di atas 15 tahun sebanyak 6,7 juta atau sekitar 4,2 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu, berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010, tercatat 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia terancam putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah disebabkan salah salah satunya karena mahalnya biaya pendidikan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti yang dilansir pada laman Okezone, mengatakan pihaknya menginginkan dukungan terhadap para pelajar yang berpotensi putus sekolah lebih diintensifkan. Lebih lanjut, Anies menilai bahwa konsekuensi dari putus sekolah berimplikasi dalam aspek kesejahteraan dan permasalahan sosial lainnya.

Selain masalah buta aksara, masalah lain dari dunia pendidikan di Indonesia adalah Sistem Pendidikan Nasional (Sidkinas) yang dianggap belum berhasil menemukan formula tepat. Bahkan, media Aljazeera seperti yang dilansir Okezone menyebutkan sistem pendidikan di Indonesia sama dengan sistem pendidikan di zaman batu yang masih mengedepankan budaya menghafal, bukan berpikir kreatif.

Kualitas pendidikan di Indonesia semakin dipertanyakan. Kondisi demikian membuat Indonesia semakin tertinggal jauh dibandingkan negara-negara seperti Jepang dan Finlandia. Berbagai persoalan pendidikan yang mendera Indonesia di antaranya yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Lantas jika begitu, siapa yang harus disalahkan? Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah semata. Kendati hal tersebut memang tugas utama pemerintah. Namun sebagai civil society, kita juga dapat berperan aktif guna memajukan pendidikan di bumi pertiwi.

Terakhir, saya mengutip ungkapan sederhana dari Anies Baswedan yang kini jadi Gubernur DKI Jakarta, “Daripada kita lipat tangan, lebih baik kita turun tangan untuk melunasi janji kemerdekaan.” [Mahfud Achyar]

Sumber tulisan : copy raigh dari majalah PKPU